PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(STUDI KASUS PADA INDUSTRI PANGAN DI DESA WINDURAJA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS)

Abstrak

Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, akan tetapi pada industry pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis limbah sisa hasil usahanya dibuang ke tanah sehingga menimbulkan pencemaran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri pangan di desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, hambatan dan upayanya.  Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  bahwa pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri pangan di desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan karena beberapa hambatan yaitu kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan badan lingkungan hidup terhadap perusahaan pembuatan makanan ringan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kurangnya pengetahuan masyarakat pentingnya melestarikan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan pembuatan makanan ringan tidak ada keberanian untuk menyampaikan informasi/laporan terhadap dinas terkait telah terjadinya pencemaran.