ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PASAL 267 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 395 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak yang dapat merusak sistem hukum dan kepercayaan publik. Pemalsuan dalam hukum Indonesia adalah suatu wujud tindakan kriminal yang diundangkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemalsuan dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada sumpah dan pernyataan palsu, mata uang palsu uang kertas dan uang kertas nasional, surat palsu dan terkadang stempel dan merek dagang palsu. Pada dasarnya kejahatan pemalsuan pernyataan palsu adalah kejahatan penyimpangan hukum yang dikenal oleh para pelaku sebagai kejahatan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam upaya sekarang dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi pada pemenuhan kebutuhan hidup hanya memuaskan keinginan konsumtif dan kedudukan di masyarakat ini telah diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal enam tahun. Adapun identifikasi masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan, kendala dan upaya dalam Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berlaku Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Dan Pasal 395 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, didapat infomasi bahwa Hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur pembatasan hak tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pembaharuan hukum pidana harus selalu dikaitkan pada tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, maka pembaruan tidak hanya meliputi aspek materiil melainkan juga aspek formil. Dengan disahkannya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (K Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023) maka konteks sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan pidana materiil terhadap ketentuan pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) dan Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP 2012) menjadi relevan. Saran yang dapat diberikan adalah Bagi Aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan khusus mengenai perbedaan signifikan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, terutama terkait unsur-unsur dan ancaman pidana dalam Pasal 395. Pendidikan berkelanjutan juga diperlukan untuk tenaga medis agar memahami implikasi hukum dari pembuatan surat keterangan palsu.