PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

studi kasus dalam peredaran rokok elektrik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Penulis

  • Widyanti Dwi Lestari Universitas Galuh
  • Dewi Mulyanti Universitas Galuh
  • Enju Juanda Universitas Galuh
  • Doni Cakra Gumilar Universitas Galuh

Kata Kunci:

Bahan yang mengandung zat adiktif; Tembakau; Peredaran rokok elektrik.

Abstrak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap perdaran Rokok Elektrik. Dalam artikel ini Penulis merumuskan permasalahannya yaitu pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Bagi kesehatan atas peredaran rokok elektrik di Kabupaten Ciamis; Kendala dan Upaya. Metode dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1). Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada prakteknya belum terlealisasi. Padahal rokok elekrtrik dapat dikategorikan sebagai produk tembakau sebab telah memenuhi kualifikasi zat adiktif.(2).Kendala-kendala masih beredar rokok elektrik tersebut yaitu kurangnya Informasi dan sosialisasi mengenai bahaya rokok elekronik bagi kesehatan kepada masyarakat.Belum adanya penyuluhan mengenai bahaya rokok elektrik kepada pelaku usaha.Kurangnya pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik.(3). Upaya mengatasi kendala adalah sebagai berikut mensosialisasikan secara menyeluruh semua yang berkenaan dengan rokok elektrik kepada masyarakat dan sekolah.memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha. Saran yang disampaikan adalah (1).Diperlukan secepatnya langkah hukum dari pemerintah terkait keberadaan rokok elektrik, utamanya mengenai penerapan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 109 Tahun 2012  Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. hal ini demi melindungi kesehatan masyarakat.(2).Dinas Kesehatan perlu melakukan penelitian resmi terhadap rokok elektrik, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian keamanan dan keselamatan kepada masyarakat dan pengguna rokok elektrik.

Biografi Penulis

Widyanti Dwi Lestari, Universitas Galuh

Mahasiswa Fakultas Hukum

Enju Juanda, Universitas Galuh

Dosen Fakultas Hukum

Doni Cakra Gumilar, Universitas Galuh

Dosen Fakultas Hukum

Unduhan

Diterbitkan

30-10-2025

Cara Mengutip

Dwi Lestari, W., Mulyanti, D., Juanda, E., & Cakra Gumilar, D. (2025). PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA TEMBAKAU BAGI KESEHATAN: studi kasus dalam peredaran rokok elektrik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Pustaka Galuh Justisi, 4(1), 99–109. Diambil dari https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/5793