IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR

Abstract

Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara pemerintah daerah dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menjadikan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang deskriptif analisis. Penelitian kualitatif ini digunakan karena karena berkaitan dengan pengungkapan makna yang mendalam dari realitas, yaitu karakteristik masalah tertentu (ontologi) yang diteliti dari sudut pandang epistemologis. fenomena sosial dalam penelitian ini. teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin yang tadinya 10.41 (ribu jiwa) menjadi 10.07 (ribu jiwa). Pemerintah Kota Banjar berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat. Upaya yang dapat ditempuh dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penuntasan kemiskinan Di Kota Banjar diantaranya yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil di masyarakat, termasuk pengaturan dan perlindungan usaha. melalui pengembangan UKM. Yang kedua, mengakomodir program dan kegiatan dengan memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan. Dukungan dari berbagai OPD berdampak besar pada implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  Kota Banjar untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.