PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

Penulis

  • Zahra Meisya Prameswari Universitas Galuh
  • Sirodjul Munir Universitas Galuh
  • Kiki Endah Universitas Galuh

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan, Pengembangan dan Pemberdayaan, Lembaga Komunikasi Perdesaan

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Pangandaran belum diimplementasikan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kominfo telah mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan melalui komunikasi yang dilakukan dengan komunitas informasi masyarakat sehingga dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas dan melakukan disposisi dengan menempatkan petugas sesuai dengan keahliannya serta menyusun struktur oganisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan. Namun demikian masih terdapat indikator yang belum dilakukan secara optimal seperti dukungan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana sehingga kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan belum diimplementasikan dengan baik apalagi pembentukan KIM di Kabupaten Pangandaran belum lama, oleh karena itu maka Dinas Kominfo selaku pelaksana kebijakan melakukan berbagai upaya melalui peningkatan kerjasama dengan pihak kecamatan maupun pemerintah desa untuk membantu pengelola KIM dalam mengatasi permasalahan sarana dan prasarana serta anggaran dalam melaksanakan operasional KIM selain itu untuk mengatasi pemahaman pengelola KIM maka Dinas Kominfo mengupayakan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan maupun pelatihan bagi pengelola KIM sehingga memiliki kemampuan dalam melaksanakan aktivitasnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Referensi

Dwidjowijoto, Wrihatnolo. 2017. Manajemen Pemberdayaan: Seuah Pengantar. Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Elex Media. Komputindo.

Kaho, Josef Riwu, 2017, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik. Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soebianto, Mardikanto, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif. Kebijakan Publik. Prihandono

Subarsono. 2019. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Wibawa, Samodra. 2014.Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.

Widodo, Budiharto. 2011. Teori dan Implementasi. Edisi Revisi [Buku]. - Yogyakarta : Andi,.

Nursetiawan, I., Yuliani, D., Prabowo, F. H. E., & Sobari, M. (2024). Pelatihan Manajemen BUMDes Berbasis Sosiokultural Masyarakat Lokal di Desa Sukamaju. Warta LPM, 21-32.

Winarno, Budi. 2018. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Pressindo: Yogyakarta

Wursanto, 2015. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset.

Yulia, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 19(1).

Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang penyebaran informasi secara Nasional oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan No.08/Per/M.Kominfo/6/ 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Unduhan

Diterbitkan

2024-11-29

Cara Mengutip

Meisya Prameswari, Z., Munir , S., & Endah, K. (2024). PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN. Jurnal Otonomi , 1(2), 215–228. Diambil dari https://ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi/article/view/4714

Terbitan

Bagian

Articles