IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS
DOI:
https://doi.org/10.25157/otonomi.v2i1.5642Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Penanaman Modal, Kabupaten CiamisAbstrak
Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis”. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah karena pemerintah masih menghadapi banyak masalah saat melayani masyarakat. Dalam kajian ilmu pemerintahan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana telah mendukung pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, tetapi belum optimal dalam hal komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten, disarankan untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada pemerintah kelurahan untuk melibatkan mereka dalam penggunaan media komunikasi dan pelayanan online.
Referensi
Hadari Nawawi. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gajah Mada University. Press.
Nursetiawan, I., Yuliani, D., Prabowo, F. H. E., Maharani, R., Seviany, D. K., & Nugraha, F. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Inovasi Produk Turunan Kopi Berbasis Ekonomi Hijau Di Desa Sukamaju. Jurnal Abdimas Indonesia, 4(3), 1169-1178.
Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges: Bagian Dari. Laporan Koferensi Internasional Mangenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta : Gajah Mada.
Sumarsana, Thomas. 2013. Sistem Pengendalian Manajemen Komsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja, Edisi 2. Jakarta: Indeks.
Susyanti, D. W. 2013. Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 12, No 1, Juni 2013, 33-36.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2015 tentang Desa.
Peraturan Daerah Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pokok Pengembangan Pariwisata Daerah Bupati Ciamis.
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata.
Keputusan Kepala dan Pengawas pada BUMDes Bestari Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Desa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas pada BUMDes Bestari Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis
