AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v9i4.3494Keywords:
Accountability, Procurement of Goods and Services, TransparencyAbstract
The problem in this study is how, after implementing electronic procurement as the latest system of goods/services procurement reform, the government can demonstrate accountability and openness in the field of goods/services procurement. This study uses a descriptive qualitative methodology. Purposive sampling is a method for selecting informants used in this research because researchers are trying to get in-depth data from people who really understand the emphasis of the research. The findings of this study show that accountability and transparency are possible. The committee's efforts to be accountable for the entire auction process both vertically and horizontally show that accountability has been realized. The West Java Provincial Government's information about the start of the auction also shows the results of transparency in this research, which helps reduce fraud.
References
Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim: Malang.
Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2022). Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sinar Grafika.
Arrowsmith, S.and M. Trybus. (2004). Public Procurement: The Continuing Revolution (3–12). Dordrecht, the Netherlands, Kluwer Law International
Bahagia, Senator Nur. 2006. Sistem Inventori. Bandung: ITB.
Christopher & Schooner, (2007). “Pengadaan atau Procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya
Desmayanti, S. T., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2022). IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 671-675.
Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 237-243.
Hennink, Monique, et.al. 2011. Qualitative Research Methods. London: SAGE Publications Ltd.
Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. MAP-UGM Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Kurniawan, A. W., & Fridiyanti, Y. N. (2023). ANALISIS ANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2018). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 203-220.
Laporan Tahunan 2010 Transparency International Indonesia.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 2011, „Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah‟, Jurnal Pengadaan. Vol.1, no. 1
Lubis, B. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Inovatif dan Kolaboratif Dimasa Pandemi Covid 19 di Kota Cimahi. Jurnal Media Birokrasi, 67-76.
Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 10(1), 1-16.
Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 10(1), 49-54.
Sedarmayanti, 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). PT. Refika Aditama: Bandung.
Seputra, G. N. M., & Ardana, D. M. J. (2023). PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA. Locus, 15(2), 57-74.
Pratama, S. S. (2022). Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(2), 570-581.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Wardiyanto, Bintoro. 2012. Kebijakan E-Procurement. PT. Revka Petra Media: Surabaya.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penerbit Insan Cendekia: Surabaya.
Wijoyo, Suparto. 2006. Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi. Airlangga University Press: Surabaya.
Yin, R. K., diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. 2014. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0
