AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Penulis

  • Ujang A Mukarom Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, Indonesia
  • Suryanto Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
  • Mia Rumiasari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25157/moderat.v9i4.3494

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi

Abstrak

Masalah dalam studi ini Ialah bagaimana, setelah menerapkan pengadaan elektronik sebagai sistem terbaru dari reformasi pengadaan barang/jasa, pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan di bidang pengadaan barang/jasa. Riset ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Purposive sampling Ialah metode pemilihan informan yang digunakan dalam Riset ini karena peneliti berusaha mendapatkan data yang mendalam dari orang-orang yang benar-benar memahami penekanan Riset. Temuan studi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi Ialah mungkin. Upaya panitia untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses lelang baik secara vertikal maupun horizontal menunjukkan telah terwujudnya akuntabilitas. Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang awal lelang juga menunjukkan hasil transparansi dalam Riset ini, yang membantu mengurangi penipuan.

Referensi

Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim: Malang.

Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2022). Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sinar Grafika.

Arrowsmith, S.and M. Trybus. (2004). Public Procurement: The Continuing Revolution (3–12). Dordrecht, the Netherlands, Kluwer Law International

Bahagia, Senator Nur. 2006. Sistem Inventori. Bandung: ITB.

Christopher & Schooner, (2007). “Pengadaan atau Procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya

Desmayanti, S. T., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2022). IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 671-675.

Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 237-243.

Hennink, Monique, et.al. 2011. Qualitative Research Methods. London: SAGE Publications Ltd.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. MAP-UGM Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Kurniawan, A. W., & Fridiyanti, Y. N. (2023). ANALISIS ANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2018). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 203-220.

Laporan Tahunan 2010 Transparency International Indonesia.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 2011, „Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah‟, Jurnal Pengadaan. Vol.1, no. 1

Lubis, B. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Inovatif dan Kolaboratif Dimasa Pandemi Covid 19 di Kota Cimahi. Jurnal Media Birokrasi, 67-76.

Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 10(1), 1-16.

Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 10(1), 49-54.

Sedarmayanti, 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). PT. Refika Aditama: Bandung.

Seputra, G. N. M., & Ardana, D. M. J. (2023). PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA. Locus, 15(2), 57-74.

Pratama, S. S. (2022). Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(2), 570-581.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Wardiyanto, Bintoro. 2012. Kebijakan E-Procurement. PT. Revka Petra Media: Surabaya.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penerbit Insan Cendekia: Surabaya.

Wijoyo, Suparto. 2006. Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi. Airlangga University Press: Surabaya.

Yin, R. K., diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. 2014. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.

Unduhan

Diterbitkan

2023-11-30

Cara Mengutip

, U. A. M., , S., & , M. R. (2023). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(4), 721–731. https://doi.org/10.25157/moderat.v9i4.3494

Terbitan

Vol 9 No 4 (2023): November 2023

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2023 Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0