IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA

Abstract

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dari kebijakan publik nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat grassroot, tempat kebijakan berinteraksi langsung dengan dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa melalui program tata kelola dan digitalisasi pariwisata, dengan menekankan peran pemerintah desa sebagai aktor pelaksana kebijakan, hambatan implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan utama perangkat desa, selama enam bulan. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Smith (1973) yang meliputi dimensi idealized policy, target group, implementing organization, dan environmental factors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan digitalisasi pariwisata telah selaras dengan tujuan pembangunan desa, namun dalam praktik masih ditemukan kesenjangan implementasi akibat keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta faktor lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung. Pemerintah desa terbukti memegang peran strategis sebagai aktor politik-administratif dalam mengarahkan implementasi kebijakan, meskipun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi antaraktor dan konteks lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan digitalisasi pariwisata desa sebagai bagian integral dari analisis implementasi kebijakan publik dalam perspektif ilmu pemerintahan, sehingga memperkaya kajian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan desa berbasis kebijakan.