IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung)

Array

Abstrak

Good governance senantiasa memperbaharui setiap kebijakan, salah satunya dengan diwajibkan adanya penerapan transaksi non tunai. Pemerintah Kabupaten Bandung, merupakan salah satu yang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai dilakukan secara bertahap pada awal tahun 2018 yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran. Dimana penerapannya didasari sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan memahami secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Qualitative Research). Dalam mengkaji implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grindle bahwa dua kelompok faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : variabel isi kebijakan (content of policy) dan variabel konteks kebijakan (context of implementation). Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam Implementasi Transaksi Non Tunai berdasarkan perspektif Grindle dapat berjalan dengan baik sesuai dengan masing-masing variabel