IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BANDUNG
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2483Abstrak
Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Kepesertaan JKN di Kabupaten Bandung masih di bawah target 95% dan pemanfaatan anggaran belum optimal. Kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi pencapaian UHC di Kabupaten Bandung. Tujuan Penelitian: Di Kabupaten Bandung, untuk mengetahui substansi dan konteks implementasi kebijakan JKN untuk mengetahui alasan dan saran yang membatasi pelaksanaan UHC. Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif, deskriptif dan Tim Satlak Jaminan Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan tempat penelitian di Kabupaten Bandung. Alat penelitian adalah panduan mendalam untuk wawancara. Kebijakan konten dan JKN diterapkan di Kabupaten Bandung. Variabel penelitian adalah konten. Hasil: Dari segi substansi dan konteks pelaksanaan kebijakan, kebijakan JKN di Kabupaten Bandung telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat kendala dalam pencatatan kependudukan, sehingga data BDT di tingkat Kelurahan belum terupdate secara optimal. Kesimpulan: pemahaman substansi dan konteks kebijakan JKN yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bandung untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Pemutakhiran data BDT mempengaruhi keakuratan dan ketersediaan dana untuk menjamin JKN mencakup masyarakatnya.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0