ANALISIS POLITIK PADA KASUS KORUPSI DI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3697Kata Kunci:
Kata Kunci: korupsi, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, pendanaan kampanyeAbstrak
Ada kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian periode 2020 hingga 2023, Syahrul Yasin Limpo. Diketahui, Syahrul Yasin Limpo merupakan kader elite Partai Nasdem sehingga menimbulkan dugaan adanya aliran dana ke partai peserta pemilihan presiden pada pemilu 2024 mendatang. Korupsi di Kementerian Pertanian telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 13,9 miliar Rupiah. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian pada tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur menggunakan aplikasi NVIVO, penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang masih berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa Syahrul Yasin Limpo memanfaatkan kekuasaannya untuk membentuk struktur informal dan tim khusus untuk mencapai misinya. Ada dugaan aliran dana ke partai untuk dana kampanye, yang hingga saat ini belum bisa dibuktikan secara jelas karena belum ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut.
Referensi
Aminudin, A., & Selatan, J. (2020). Analisis Wacana Kritis Berita Kasus Korupsi Setya Novanto Di Majalah Online Tempo Edisi November 2017 (Vol. 11, Issue 1). https://koran.tempo.co.id
Anggarini Dyah Masitah, & Dian Suluh Kusuma Dewi. (2021). Analisis Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN. Jurnal Tata Sejuta, 7. www.onlinedoctranslator.com
Aspan, Z. (n.d.). Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-6117-kasus-yang-ditangani-berdimensi-politik
Bagus Pribadi. (2023). Menelisik Aliran Dana Syahrul Yasin Limpo, dari Bayar Cicilan hingga Partai. https://fokus.tempo.co/read/1784100/menelisik-aliran-dana-syahrul-yasin-limpo-dari-bayar-cicilan-hingga-partai
Baïada-Hirèche, L. P. (2011). Managerial Responsibility as Negotiated Order: A Social Construction Perspective. Journal of Business Ethics, 17–31.
Bryant, M. , S. I. (2011). The Competing Roles of Middle Management : Negotiated Order In the Context of Change. Journal of Change Management, 11(3), 353–373.
Elyta, H. T. M. (2022). Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi. PERSPEKTIF, 11(4), 1394–1406.
Fathya, V. N. (2018). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan UPAYA REFORMASI BIROKRASI MELALUI AREA PERUBAHAN MENTAL APARATUR UNTUK MEMBERANTAS PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH PNS. www.lapor.go.id,
Flori Sidebang, B. N. (2023). KPK Resmi Umumkan Syahrul Yasin Limpo Tersangka. https://news.republika.co.id/berita/s2d8dv409/kpk-resmi-umumkan-syahrul-yasin-limpo-tersangka-part1
Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. (2019). Relationship between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. Law Research Review Quarterly, 5(1), 47–64. https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703
Indah Ayu Lestari, S. (2022). TINDAK KORUPSI : BUDAYA PRAKTIK GRATIFIKASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF MASYARAKAT (ANALISIS SOSIOLOGI KORUPSI). Jurnal Cahaya Mandalika, 3(2). http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM
insyira Yusdiawan Azhar, I. O. S. F. I. F. (2023). Pernik Korupsi Birokrasi. Bildung.
Ismakoen, S. W. (2023). Mekanisme Kemitraan dalam Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi). Deviance Jurnal Kriminologi, 7(1), 46. https://doi.org/10.36080/djk.2310
Nurhayati. (2021). REPRESENTASI KPK DALAM UU NO 30 TAHUN 2002 DAN UU NO 19 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS. Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia , 281–285. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002
Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. INTEGRITAS, 7(1), 1–22. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729
Paeway Ebiem Kahar, M. (2023). Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum. 13, 2023. https://doi.org/10.19184/jak
redaksi. (2023). Nama-nama Saksi Baru yang Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Kementan.
Riani Sanusi Putri. (2023). 4 Catatan Pengamat Soal Dugaan Korupsi di Kementan yang Menyeret Nama Syahrul Yasin Limpo dan Anak Buahnya. https://bisnis.tempo.co/read/1737887/4-catatan-pengamat-soal-dugaan-korupsi-di-kementan-yang-menyeret-nama-syahrul-yasin-limpo-dan-anak-buahnya
Saleh, M. D., & Perdana, A. (2019). RENT SEEKING PRATICES AND RELATIONSHIP BETWEEN STATE AND CAPITAL (CASE STUDY OF CORRUPTION OF NICKEL MINING LICENSING BY GOVERNOR NUR ALAM IN SOUTH SULAWESI PROVINCE). In Jurnal Analis Kebijakan | (Vol. 3, Issue 1).
Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). Jurnal Media Birokrasi, 33–50. https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744
Setiawan, I., Johannes, A. W., Langi, M., & Pinori, J. J. (2020). ANALYSIS OF GOVERNMENT APPARATUS CORRUPTION PRACTICE IN INDONESIA. In International Journal of Psychosocial Rehabilitation (Vol. 24).
Tri Putra. (2023). Syahrul Limpo Mundur, Benarkah Mentan Identik Dengan Parpol? https://www.cnbcindonesia.com/research/20231006041806-128-478316/syahrul-limpo-mundur-benarkah-mentan-identik-dengan-parpol
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0
