PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRI DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia, dengan fokus permasalahan kriteria usia, pendidikan, dan pengalaman dalam konteks ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu Studi Literatur atau Studi Pustaka. Menurut Zed dan Merfianora (2019) menjelaskan Library Research yaitu penelusuran pustaka bukanlah langkah awal menyiapkan kerangka penelitian, akan tetapi sekaligus memanfaatkan beberapa sumber perpustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang beresinambungan yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (Archer et al., 1893). Perselisihan perburuhan merupakan konflik antara pekerja dan pengusaha yang timbul karena perbedaan pendapat terkait hak, kewajiban, dan kondisi kerja. Pemerintah berperan penting dalam menangani perselisihan perburuhan agar tercapai keadilan di dunia kerja. Namun, berbagai permasalahan muncul terkait dengan kriteria usia dan pendidikan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Pertama, kriteria usia menjadi kendala dalam menilai hak dan tanggung jawab pekerja. Beberapa kebijakan kurang sesuai dengan dinamika usia pekerja dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman yang lebih inklusif terhadap perbedaan usia di tempat kerja. Kedua, pendidikan menjadi faktor pengaruhi pemahaman pekerja terhadap hak dan kewajiban mereka. Pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan di kalangan pekerja Pemerintah perlu menyusun mekanisme yang adil dan transparan untuk menilai pengalaman kerja dan mencegah diskriminasi. Dengan memahami permasalahan terkait kriteria usia, pendidikan, dan pengalaman dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan, harmoni, dan produktivitas di pasar tenaga kerja Indonesia.