FENOMENA POLITISASI BIROKRASI DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ADMINISTRASI PUBLIK (Studi pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia Saat Pemilu dan Pilkada)
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3721Kata Kunci:
Politisasi Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, Administrasi Publik, Kontrol Politik BirokrasiAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena politisi birokrasi di Indonesia dari sudut pandang administrasi publik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan metode desk research di mana hasil penelitian yang penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan teori kontrol politik birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi birokrasi di Indonesia seringkali dijumpai saat kontestasi politik yaitu pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di lingkup keilmuan administrasi publik, dikotomi politik dan administrasi merupakan bukti bahwa persoalan politik dan administrasi tidak dapat disatukan. Dalam konteks politisasi birokrasi, kontrol politik dan birokrasi seharusnya dapat menjadi pelindung bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melanggar netralitas ASN. Sayangnya, para oknum ASN tersebut rela menggadaikan integritas mereka hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya daripada mengutamakan kepentingan umum yaitu kepuasan masyarakat. Selain itu, politisasi birokrasi hanya akan menghambat cita-cita birokrasi Indonesia yang mengedepankan sistem merit. Untuk meminimalisir politisasi birokrasi di Indonesia, diperlukan beberapa strategi penguatan seperti (1) optimalisasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi), (2) memperkuat jalinan antar stakeholder yang saling berkaitan, (3) memaksimalkan peran whistleblower di setiap instansi dan pemberian jaminan perlindungan, dan (4) pemberian sanksi yang tegas.
Referensi
Afrizal, D. (2018). Analisis Kinerja Birokrasi Publik pada Dinas Sosial Kota Dumai. SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. 13(1). 53-62. http://dx.doi.org/10.31258/sorot.13.1.53-62.
BKN. (23 Juni 2023). Pemerintah Awasi Netralitas ASN Lewat Sistem Berbagi Terintegrasi. https://www.bkn.go.id/pemerintah-awasi-netralitas-asn-lewat-sistem-berbagi-terintegrasi/. Diakses pada 4 Januari 2024.
Bisri, M. H. (2017). Kontrol Politik Birokrasi dalam Kebijakan Publik. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 2(2). 121-129. https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1934.
Daniarsyah, D. (2015). Bureaucratic Political and Neutrality of Bureacracy in Indonesia. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 5(2). 85-94. DOI 10.34010/JIPSI.V5I2.229.
Endah, K., Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Moderat. 7(3). 647-656. https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2491.
Firdaus., Oktisari D. (2018). Birokrasi dan Implementasi Program. Jurnal Ecoment Global. 3(2). 115-125. https://doi.org/10.35908/jeg.v3i2.474.
Islam, M. S. A., Irawati., Rusta, A., Fajri, M. (2022). Politisasi Birokrasi Oleh Calon Pemimpin Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kasus Pilkada di Kabupaten Lebong Tahun 2015. Jurnal Global Komunika. 5(1). 68-76. https://doi.org/10.33822/gk.v5i1.5409.
KASN. (16 Desember 2021). Hasil Survei KASN: Politisasi Birkrasi Terus Mengancam, Sebagian ASN Minta Hak Politik Dicabut. https://kasn.go.id/id/publikasi/hasil-survei-kasn-politisasi-birokrasi-terus-mengancam-sebagian-asn-minta-hak-politik-dicabut. Diakses pada 26 Desember 2023.
KASN. (18 Oktober 2023). KASN Temukan Titik-titik Rawan ASN Terlibat Korupsi pada Pemilu dan Pilkada 2024. https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-temukan-titik-titik-rawan-asn-terlibat-korupsi-pada-pemilu-dan-pilkada-2024. Diakses pada 3 Januari 2024.
KASN. (26 September 2023). Ketua KASN: Politisasi ASN dan ASN Berpolitik Jadi Kabar Buruk Cita-cita Birokrasi. https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ketua-kasn-politisasi-asn-dan-asn-berpolitik-jadi-kabar-buruk-cita-cita-birokrasi. Diakses pada 3 Januari 2024.
KASN (31 Mei 2022). KASN: Politisasi Birokrasi dan Birokrasi Berpolitik Perlu Diwaspadai Jelang Pemilu 2024. https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-politisasi-birokrasi-dan-birokrasi-berpolitik-perlu-diwaspadai-jelang-pemilu-2024. Diakses pada 3 Januari 2023.
Luaylik, N. F. (2020). Dari Negara Menjadi Publik Sentris: Kajian Historis Pelaksanaan Administrasi Indonesia Tahun 1900-an. Journal of Islamic Civilization History and Humanities. 1(1). 63-73. https://doi.org/10.22515/isnad.v1i1.3239.
Muhartono, D. S. (2018). Dimensi Strategi yang Berpengaruh Terhadap Kemandirian dan Efektivitas Birokrasi. Prosiding Universitas Wirajaya Sumenep.
Muhdiarta, U. (2019). Politisasi Pelayanan Publik Perspektif Komparatif Beberapa Negara (Mencari Cara Mengontrol Birokrasi). Jurnal Politik & Pemerintahan. 2(2). 190-201.
Nyompa, A. H., Sabur, M. I. I. (2020). Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Pettarani Election Review. 1(2). 219-234.
Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting the ASN Neutrality from Bureaucracy Politicization). Jurnal Negara Hukum. 10(1). 109-128. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177.
Pratama, W. Y., Baihaqi, M. A., Alqorni, A. W. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 9(3). 517-534. https://doi.org/10.25157/moderat.v9i3.3133.
Rakhmawanto, A. (2020). Analisis Politisasi Birokrasi dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. Jurnal Civil Service. 14(2). 1-10.
Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Trias Politika. 2(1). 96-104. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242.
Rayadi, R. M., Erman. (2014). Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 2011). Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau. 1(1). 1-14.
Risal, M. C. (2022). Peran Whistleblower dalam Menyingkap Kejahatan: Eksistensi dan Perlindungan. Jurnal Al Tasyri’iyyah. 2(2). 126-138. https://doi.org/10.24252/jat.vi.34705.
Rybar, M., Podmanik, M. (2020). The Politics of Appointment of Top Civil Servants: Career Backgrounds and Civil Service Politicization in the Czech Republic. NISPAcee Journal of Public and Administration Policy. 13(2). 75-92. https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0015.
Saglam, E. (2022). Bureacracies under Authoritarian Pressure: Legal Destabilisation, Politicisation, and Bureaucratic Subjectivities in Contemporary Turkey. International Journal of Law in Context. 18. 288-302. https://doi.org/10.1017/S1744552322000234.
Susanti, R. Y., Fahmi, K. (2022). Relasi Birokrat dan Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Indonesian Journal of Religion and Society. 4(1). 41-49. https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i1.240.
TRD, T., Zetra, A., Asrinaldi. (2022). Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat 2020. Indonesian Journal of Religion and Society. 4(1). 58-68. https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i1.272.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0
