PRAKTEK DINASTI POLITIK PADA PILKADA SERENTAK JAWA TENGAH TAHUN 2020

Abstrak

Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika  partai  politik  menjadi tantangan dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia baik pada tingkat lokal maupun nasional. Adapun ciri dari politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan  yang  dipegang  oleh  kelompok  keluarga. Fenomena  tersebut  dapat  menjadi  bahan pemikiran  bersama  terutama  para  elite  dan  pemangku  kepentingan  dengan  cara  mengedepankan  solusi  alternatif yang merujuk  pada  aturan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan praktek dinasti politik pada pilkada serentak Jateng tahun 2020. Dengan memahami fenomena secara holistik dengan metode deskripsi kualitatif, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh)  calon yang terindikasi terkait dengan dinasti politik pada pilkada serentak Jateng 2020. Keberadaan dinasti politik tersebut tidak lepas dari tiga faktor: pertama, regulasi pilkada  khususnya pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/ PUU-XIII/2015; kedua, kegagalan partai politik memproduksi kader; ketiga, sikap permisif masyarakat terhadap praktek politik dinasti. Dinasti politik dalam pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia akan terus berlangsung ke depannya sampai munculnya “political will” dari pemerintah maupun DPR untuk membuat regulasi baru untuk membatasi praktek dinasti politik. Dalam   konteks   ini,   perlu   adanya   aturan yang tegas   untuk mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan. Di sisi lain juga perlu adanya kesepahaman para hakim Mahkamah Konstitusi terkait regulasi pembatasan dan pengaturan praktek dinasti politik yang bertujuan untuk melindungi demokrasi lokal dan bukannya untuk melarang hak berpolitik seseorang untuk berkontestasi dalam pilkada.