ANALISIS PRASANGKA JUAL BELI JABATAN DALAM PELAKSANAAN TES PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3760Kata Kunci:
Jual Beli Jabatan; Perangkat Desa; Etika Administrasi PublikAbstrak
Penelitian ini membahas fenomena prasangka jual beli jabatan dalam proses seleksi perangkat desa dengan fokus pada dampaknya terhadap etika administrasi publik. Praktik jual beli jabatan, sebagai ancaman terhadap prinsip meritokrasi, dapat merusak tata kelola pemerintahan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena prasangka jual beli jabatan dalam pelaksanaan tes perangkat desa di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip etika administrasi publik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dampak negatifnya mencakup penurunan kualitas pelayanan publik dan reputasi lembaga desa. Kesimpulannya, perlunya perbaikan sistem rekrutmen dan peningkatan pemahaman etika administrasi publik di tingkat desa. Langkah-langkah preventif dan kuratif harus diimplementasikan untuk mencegah dan menanggulangi praktik jual beli jabatan. Penguatan pengawasan internal dan eksternal juga diperlukan untuk menjaga integritas perangkat desa. Studi ini berkontribusi pada pemahaman praktik jual beli jabatan di tingkat lokal dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas administrasi publik desa.
Referensi
Alfandi, M. (2013). PRASANGKA: POTENSI PEMICU KONFLIK INTERNAL UMAT ISLAM. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(1), 113. https://doi.org/10.21580/WS.2013.21.1.239
Beli, J., Perspektif, J., Jinayah, F., Gunawan, H., Kunci, K., Jinayah, F., & Pendahuluan, J. A. (2019). JUAL BELI JABATAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 5(2), 108–119. https://doi.org/10.24952/YURISPRUDENTIA.V5I2.2322
Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance Innovation, 1(1), 59–76. https://doi.org/10.36636/JOGIV.V1I1.298
Brown, R. (2010). Prejudice : its social psychology. 353.
Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2011). Social psychology. 763.
Jasmine Safitri, 13320084. (2017). HUBUNGAN ANTARA KEPRIBADIAN OTORITARIAN DAN PRASANGKA SOSIAL MAHASISWA MUSLIM TERHADAP UMAT KRISTEN. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5399
Kabupaten Kediri Dalam Angka 2022. (n.d.).
Merebak Isu Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri, CAT Dinilai Cacat Prosedur. (n.d.). Retrieved January 8, 2024, from https://metaranews.co/headline/merebak-isu-jual-beli-jabatan-perangkat-desa-di-kabupaten-kediri-cat-dinilai-cacat-prosedur/
Setyoko, J., & Patmawati, P. (2022). Rekruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 (Studi Kasus Dusun Panjang Kec.Tanah Tumbuh Tahun 2020). Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 4(1), 28–49. https://doi.org/10.36355/JPPD.V4I1.37
Soleman, A. (2016). PRASANGKA SOSIAL DAN AKSI DEMONTRASI MASYARAKAT. Potret Pemikiran, 20(2). https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.752
Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). PENCEGAHAN FRAUD DI PEMERINTAH DESA. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2), 331–345. https://doi.org/10.18202/JAMAL.2018.04.9020
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0
