KEBIJAKAN RESENTRALISASI PERTAMBANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA KELOLA PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN LEBAK

Abstrak

Perubahan regulasi tentang mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 telah membawa banyak perubahan dalam rezim tata kelola pertambangan. Pada regulasi terbaru ini muncul kecenderungan adanya  upaya resentralisasi yang ditandai dengan ditariknya kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat mengani kewenangan perizinan tambang. Salah satu implikasi dari hal tersebut eksistensi pertambangan rakyat (tradisional) semakin terpinggirkan. Tarik menarik kepentingan antar level pemerintah dalam isu pertambangan dan rumitnya regulasi yang tumpang tindih telah menyebabkan pertambangan rakyat masih bertahan dengan status ilegal. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana implikasi dari pengaturan terbaru mengenai pertambangan dengan penelaahan kasus spesifik pertambangan emas ilegal di Kabupaten Lebak, Indonesia. Di wilayah ini, warga sudah lama menjalankan pekerjaan sebagai penambang emas tradisional untuk mempertahankan kehidupan di tengah kondisi kemiskinan dan ketiadaan ekonomi alternatif. Pekerjaan ini beroperasi secara ilegal. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan sebagai metode penulisan artikel. Sementara, data diperolah berdasarkan penelaahan literatur dan wawancara lapangan terhadap sejumlah informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi pertambangan menegaskan adanya kontestasi dalam penguasaan tambang antara pemerintah, swasta, dan warga lokal. Pemerintah cenderung berpihak pada perusahaan tambang skala besar (korporasi) dibandingkan pertambangan rakyat. Di Kabupaten Lebak, kontestasi itu terlihat dari adanya perusahaan tambang emas yang diberikan izin oleh pemerintah, sementara warga sekitar sebagai penambang rakyat masih berstatus ilegal.