RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEBAGAI RESPON PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM PROVINSI BANTEN
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4511Kata Kunci:
Standar Pelayanan Minimal, Pekerjaan Umum, Rencana Aksi, SPAM, SPALDAbstrak
Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib diberikan kepada setiap warga negara secara minimal. Standar minimal bidang pekerjaan umum terdiri dari penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyelenggaraan sistem penyediaan air limbah domestik (SPALD). Tantangan pencapaian target SPM di Provinsi Banten meliputi keterbatasan infrastruktur, ketersediaan sumber daya air, serta permasalahan sanitasi yang masih dihadapi oleh sebagian besar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan rencana aksi penerapan SPM di Provinsi Banten sebagai respon terhadap permasalahan penyelenggaraan SPM bidang pekerjaan umum dan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan rencana aksi SPM bidang pekerjaan umum untuk merespon permasalahan di Provinsi Banten diantaranya adalah: Sinkronisasi target daerah dengan kebijakan nasional, sinkronisasi ini bertujuan dalam rangka pembagian urusan dan penganggaran serta tujuan bersama yang telah disusun, pendanaan dan pembangunan SPAM dan SPALD pada daerah strategis provinsi dalam rangka membantu kabupaten/kota meningkatkan akses pelayanan dan mutu SPM. Dengan adanya rencana aksi ini, dapat memperjelas roadmap penyelenggaraan SPM bidang pekerjaan umum sehingga memungkinkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, inovasi strategi pembiayaan, memperbesar peluang partisipasi sektor swasta, sehingga Provinsi Banten memiliki peluang besar untuk mencapai target SPM pada tahun 2030 sesuai dengan visi nasional dan regional
Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimal, Pekerjaan Umum, Rencana Aksi, SPAM, SPALD
Referensi
Aliyah, H. (2022). Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementrian Agama Kota Kediri. Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen, 11(2), 182–198. https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v11i2.3198
Fadlika, A., Rizanda Machmud, & Abdi Setya. (2024). Analysis of the Implementation of Minimum Service Standards (SPM) on the Minimum Service Quality of Hospitals: A Case Study at Mentawai Islands Regional Hospital, West Sumatera, Indonesia. Community Medicine and Education Journal, 5(2), 601–610. https://doi.org/10.37275/cmej.v5i2.593
Ishak Bachtiar, M. Adam Mappaompo, Andi Ridwan, Akbar Sudirman, & Suriah Hanafi. (2023). Pelayanan Publik Dan Kepuasaan Masyarakat Kabupaten Pasangkayu. PROFICIO, 5(1), 74–78. https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2921
Jaswin, E., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggara pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan. JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM, 4(2), 284–299. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13023
Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2022). Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Kencana Indonesia.
Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Pahkeviannur, M. rizal. (2022). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal EQUILIBRIUM.
Permen No 2 Tahun 2018. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023. (2023). Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
Permendagri No 86 tahun 2017. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Permendagri RI No 59 Tahun 2021. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
Safaruddin, S., Riskasari, R., & Masyitah, M. (2022). Improving the Quality of Public Services: Study of Implementation of Minimum Service Standards (SPM). Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 11(2), 158–165. https://doi.org/10.31314/pjia.11.2.158-165.2022
Sileuw, S. Y., Sahetapy, P., & Nataniel, E. (2024). Strategi Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 11563–11575.
Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283
Sosial, K. (2019). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti. In Puslit.Kemsos.Go.Id.
Supriatna, J. (2021). Pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). Samudra Ekonomika, 3(2), 175–185.
Wardani, R., Dewi, D. A. S., Syafingi, H. M., & Suharso, S. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Amnesti Jurnal Hukum, 1(2), 56–70. https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.646
Zulham, Fathullah, Suryobuwono, & Sampurna. (2019). The Effect Of Service Quality Towards Customer Satisfaction In Jakarta (Case Study: Minimum Service Standards). Advances in Transportation and Logistics Research, 1(2), 696–701. https://proceedings.itltrisakti.ac.id/index.php/ATLR/article/view/227%0Ahttps://proceedings.itltrisakti.ac.id/index.php/ATLR/article/download/227/260
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0
