IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KOMPETENSI ASN BERBASIS SISTEM MERIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Abstrak

Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan faktor strategis yang utama dalam upaya peningkatan daya saing bangsa. Reformasi birokrasi pada aspek SDM Aparatur dilakukan melalui penataan sistem manajemen SDM Aparatur yang berbasis sistem merit untuk mewujudkan Good Governance. Penelitian ini menganalisis keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2019 yang mengatur tentang keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam fungsinya melaksanakan kegiatan teknis Badan Kepegawaian Daerah pada bidang penilaian kompetensi pegawai. Melalui pendekatan kualitatif dan penggunaan analisis secara interaktif, penelitian ini mendeskripsikan hasil temuan bahwa implementasi kebijakan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, BKD Provinsi Kalimantan Timur telah sejalan dengan komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan kebijakan manajemen SDM yang berbasis sistem merit. Hal ini dikarenakan terdapat kepatuhan implementor terhadap kebijakan yang melandasinya sehingga sejalan dengan tata kerja dari struktur organisasi yang ada, serta adanya kinerja atau capaian implementasi yang mencapai sasaran kebijakan, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Meskipun hingga tahun 2022 fasilitas UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai masih dimanfaatkan oleh sebagian Perangkat Daerah saja dan menghadapi keterbatasan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.