ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA BERBUDAYA KERANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v11i2.4884Kata Kunci:
Policy Formulation, Cultural Villages, Purwakarta RegencyAbstrak
ABSTRAK
Penelitian ini yaitu mengenai praktik perumusan kebijakan daerah tentang desa berbudaya di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pemilihan informan didasarkan pada kriteria yang ditentukan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu bahwa proses perumusan kebijakan dilakukan mulai dari inventarisasi gagasan Bupati dilanjutkan dengan survei lapangan dan studi Pustaka. Tahapan tersebut meliputi perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Adanya faktor pendukung pertama, perangkat hukum, kedua adanya, Komitmen yang kuat dari Bupati, beserta jajaran kelembagaan pemerintahan, ketiga, ketersediaan anggaran operasional, keempat adanya dukungan Masyarakat. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat, yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran dan batas waktu penyelesaian yang ketat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa proses perumusan kebijakan yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai elemen, termasuk Bupati, jajaran pemerintahan, dan masyarakat. Tahapan penting seperti perumusan masalah, penyusunan agenda, serta pemilihan dan penetapan alternatif kebijakan harus dilaksanakan dengan dukungan perangkat hukum, komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, dan ketersediaan anggaran operasional yang memadai. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran dan batas waktu yang ketat perlu diatasi untuk memastikan kebijakan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga direkomendasikan agar terus ditingkatkan dan disempurnakan secara berkelanjutan, diperlukan pengembangan kontinu dan penyempurnaan yang konsisten
Kata Kunci: Perumusan Kebijakan, Desa Berbudaya, Kabupaten Purwakarta
Referensi
Achamad, M. (2013). Dilema desentralisasi dan otonomi daerah antara tuntutan politik dan kebutuhan administrasi. Jatinangor, Sumedang: Al-Qaprint.
Creswell, J. W. 2013. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dunn, W. N. (2000). Pengantar analisis kebijakan publik (Edisi kedua, Alih bahasa: M. Darwin). Gajahmada University Press.
Flick, U. 2018. Designing Qualitative Research. London: Sage Publications.
Hadiwijoyo, S. S. (2011). Gubernur: Kedudukan, peran, dan kewenangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Muslim, M. A. (2019). Kapabilitas Dinamis Dalam Kepemimpinan: Studi Atas Kepemimpinan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. DECISION: Jurnal Administrasi Publik, 1(01), 1-18.
Kosasih, K., Putro, M. Z. A. E., & Mardamin, A. (2021). Kepemimpinan Lokal, Moderasi Beragama Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Purwakarta. Penamas, 34(2), 221-242.
Mahfud, M. (2012). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Patton, M. Q. 2015. Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 8(3), 301-316.
Rusnandar, N. (2017). Beas Perelek: Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research, 8(3), 301-316.
Sanjaya, E. 2020. Filsafat Penelitian Sosial: Memahami Metode, Paradigma, dan Etika Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group
Sutopo, H. B. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sukmana, E., Brahmantyo, H., & Hira, T. (2019). Analisis Potensi Wisata Berbasis Budaya dengan Pendekatan Community Based Tourism (CBT) di Desa Budaya Lung Anai, Kutai Kartanegara. EDUTOURISM Journal Of Tourism Research, 1(2), 80-91.
Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal. Reformasi, 4(2).
Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. Public management review, 25(6), 1187-1211.
Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
Wulandari, D. (2024). Implementasi program pemajuan kebudayaan desa: tinjauan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 9(1), 20-34.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0