STRATEGI DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENGELOLA LAYANAN INFORMASI PASAR KERJA DI KABUPATEN BEKASI
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v11i4.4885Kata Kunci:
Strategi Pemerintah, Layanan Informasi, Pasar Kerja, Kabupaten Bekasi.Abstrak
Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menunjukkan belum optimalnya layanan informasi pasar kerja, yang dipengaruhi oleh rendahnya pelaporan lowongan dari perusahaan, kesenjangan informasi antara pencari dan pemberi kerja, serta meningkatnya angkatan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam mengelola layanan informasi pasar kerja, mengkaji efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik pattern matching. Melalui paradigma konstruktivisme sosial, studi ini mencoba menggali bagaimana makna, praktik, dan strategi layanan terbentuk melalui interaksi sosial antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Ketenagakerjaan telah disusun selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, dengan fokus pada integrasi layanan manual dan digital. Namun, implementasi masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kolaborasi lintas sektor, serta rendahnya literasi digital pencari kerja. Inovasi seperti PasKerSquad dan pemanfaatan aplikasi SIP-Kerja memperluas jangkauan informasi, meskipun belum mampu mengatasi hambatan birokrasi dan rendahnya pelaporan lowongan dari sektor industri. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi terintegrasi berbasis kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi pasar kerja di Kabupaten Bekasi.
Referensi
BUKU
A. Pearce II, John dan Richard B. Robinson, Jr. 2008. Manajemen Strategis Edis.
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik Indonesia.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2024.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
Bowen, G. A. (2009) Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9, 27-40.
Djumadi,2008, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Geoff Mulgan (2009) .Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian Tentang Program Palembang Emas …., Repository.Upi.Edu,Http://Repository. Upi.Edu /Id/Eprint/37845.
Geoff Mulgan, 2009. The art of public strategy : mobilizing power and knowledge for the common good, Oxford University Press.
H.Siswanto Sunarno, 2014, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.
Hasibuan, Malayu. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
J. Moleong, Lexy. 2007 dalam Bogdan dan Taylor. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2021. Metode Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Pelatihan Kerja.
Kustiati, 2021. Metode Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Pelatihan Kerja. Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan. Jakarta.
Nawawi, Z. (2015). Manajemen Pemerintah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pandji Santosa, (2021). Implementasi Stratejik Organisasi Pemerintahan.
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 2022 (Periode 2023 – 2026).
Simanjuntak, Payaman. 2001. Pengantar Ekonomi sumber Daya Manusia.LPFE UI. Jakarta.
Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suparman, (2022). Pembangunan Ketenagakerjaan: Teori, Konsep, Model, dan Studi Empiris. Jakarta: Penerbit Publica Indonesia Utama.
Suroto, 1990. Strategi Pembangunan Kesempatan Kerja. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Suryana Asep., Strategi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah., Nasional, D. P. (2003). Sistem pendidikan nasional. Jakarta (ID): Depdiknas.
Thomas Wheelen (2010), manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajerial dan berbagai kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk jangka panjang Menurut Lasar (2008).
William N Dunn, (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Yogyakarta, Gajahmada University pres.
Yin, R. K. (2009). “Case Study Research: Design and Method” (4rd ed.). California: Sage Publications, Inc.
Yin, Robert K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press.
JURNAL/SKRIPSI
Abbas, B. (2011). Prinsip Dasar Teknik Kultur Jaringan. Bandung: Alfabeta.
Ayu Rahadianti, Azis Muslim. Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karang pawitan Kabupaten Garut.Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK). Vol.4,No.2.2023.Hlm 97.
Charles Hofer,Higgins (1985)) .Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang:Suatu Kajian Tentang Program Palembang EMAS….,Repository.Upi.Edu,Http://Repository. Upi.Edu/Id/Eprint /37845.
Evaluvi, Dian. 2019. Program Informasi Pasar Kerja Dalam Penyebaran Informasi Lowongan Kerja Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Malang.
Husni, Muhammad. 2017. “Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behavioralisme.” Al-Ibrah 2(2):55–78.
Mahfudz, L. (2012). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rojan Hilir untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009-2012. Jom FISIP, 2 (1).
Meldona dan Siswanto. 2012. Perencanaan Tenaga Kerja: Tinjauan Integratif. Malang : UIN-Maliki Press.
Rahardjo, M. 2017. Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
Rochyadi, M.M. (2018). Kebijakan Program Pembangunan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bekasi. PowerPoint Presentation.
Rusdiananingtyas, E, dkk. (2006). Implementasi Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(11), 1898–1904.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Sistem Informasi Pasar Kerja.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja.
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Intan Nur Aeni, Indra Aditya, Kariena Febriantin
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0
