E- GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PROGRAM LAPOR PAK KAPOLRES Studi Kasus : Kepolisian Republik Indonesia Resor Karawang Pada Layanan Lapor Pak Kapolres
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v11i4.4946Kata Kunci:
E-Government, Pelayanan dan Pengaduan, InstansiAbstrak
E-Government pada saat ini sudah banyak digunakan di beberapa instansi negara untuk menunjang kemudahan dalam memberikan pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dan dari mana saja agar permasalahan yang ada dapat segera diatasi, penggunaanya pada penelitian kali ini adalah pada instansi kepolisian polres karawang sebagai sarana aduan masyarakat yang nantinya akan langsungditerima oleh tim khusus yang menangani pelayanan tersebut, penggunaan E-Government menuai banyak manfaat tentunya dalam pelayanan dan memudahkan masyarakat dalammengakses informasi dan memberikan aduan terkait permasalahan dilingkungannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus yang mana nantinya peneliti melihat ebebrapa fenomena atau kasus yang sudah terjadi dilapangan maupun media sosial sebagai data tambahan. Hasil dan Pembahasan dari beberapa indikator sudah berjalan dengan baik, adanya dukungan dari berbagai elemen untuk melaksanakan program tersebut tentunya meningkatkan keyakinan yang tinggi terhadap instansi untuk cepat tanggap dalammengatasi suatu permasalahan, didukung dengan sarana dan prasarana serta SDM yang mempuni tentunya penggunaan E-Government ini memiliki banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Kesimpulan yang dapat peneliti berikan adalah pemanfaatan dan penggunaan teknologi saat ini memang harus dilakukan, hal tersebut tentunya untuk mendukung kinerja suatu instansi yang mengharuskan bekerja dengan cepat dan tepat tanggap di segala kondisi
Referensi
Creswell, J. W. (2014). Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approcahes (Fourth Edition). https://books.google.co.id/books/about/Research_Design.html?hl=id&id=4uB76IC_pOQC&redir_esc=y
Creswell, J. W. (2016). Research Desain Pendekatan Metode Kwaitatif Alfabeta Nusantara (PMN) dalam Pelayanan.
Falih, S., & Bintoro, W. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance. https://repository.unsri.ac.id/25875/1/isi %2813%29.pdf
Hartono. D. Uta Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Volume 6 N. https://id.scribd.com/document/360638746/ELECTRONIC-GOVERNMENT-PEMBERDAYAAN-PEMERINTAHAN-DAN-POTENSI-DESA-BERBASIS-WEB-pdf
Indrajit. (2002). strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital.
Indrajit. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital.
J., M. L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers.
Kunto Megantoro, Joko Tri Nugraha, F. (2019). EFEKTIVITAS WEBSITE SEBAGAI MEDIA INFORMASI DALAM KONTEKS RELASI GOVERNMENT TO CITIZENS DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA MAGELANG.
“Lapor Pak Kapolres” Permudah Warga Karawang Mengadu Masalah. (2022). https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6405182/lapor-pak-kapolres-permudah-warga-karawang-mengadu-masalah#:~:text=Lapor Pak Kapolres merupakan sebuah,melalui WhatsApp center dan Instagram.
Lidia Olga1*, F. N. (2023). MANAJEMEN FINANSIAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN. 9.
Maryati & Suryati. (2001). Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas X. Erlangga.
Milles, & H. (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press.
Sugiyono. (n.d.). Memahami Penelitian Kualitatif. alfabeta.
Sugiyono. (2017). Memahami Penelitian Kualitatif. alfabeta.
Wardiyanta. (2010). Metode Penelitian Pariwisata. https://scholar.google.co.id/citations?user=JQaHQ-DE8vMC&hl=id&oi=sra
PERATURAN
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 13 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang peran serta pemerintahan daerah dalam penanggulanan keamanan dan ketertiban.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Moch Hexa Narayasa G, Dewi Noor Azijah, Rachmat Ramdani

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0

















