COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PULAU TERLUAR STRATEGIS NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN MARITIM

Abstrak

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau terluar yang berperan strategis dalam pertahanan maritim nasional. Namun, pengelolaan pulau ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, ancaman keamanan, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Penelitian ini menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan pulau strategis guna mendukung pertahanan maritim nasional dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan Korps Marinir/TNI AL menjaga keamanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, kolaborasi masih terkendala perbedaan prioritas, komunikasi yang kurang efektif, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Implementasi Collaborative Governance yang efektif memerlukan koordinasi strategis melalui tim gabungan, peningkatan pertemuan koordinasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Penguatan kapasitas keamanan melalui penyediaan peralatan modern dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, serta militer menjadi faktor krusial. Studi ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Korps Marinir/TNI AL dalam Collaborative Governance dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pulau strategis, mendukung pertahanan maritim, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kebijakan poros maritim dunia Indonesia.