REKONSTRUKSI KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PILKADA (STUDI PUTUSAN MK NO. 104/PUU-XXIII/2025)
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v11i4.5545Kata Kunci:
Bawaslu, Keadilan Konstitusional, Kepastian Hukum, Pelaanggaran Administratif, Reformasi ElektoralAbstrak
Disharmoni pengaturan kewenangan Bawaslu dalam rezim Pemilu dan Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan penanganan pelanggaran administratif, khususnya akibat perbedaan sifat produk hukum antara putusan yang mengikat dan rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Permasalahan ini berdampak pada lemahnya jaminan keadilan prosedural dan menurunnya efektivitas pengawasan pemilihan yang seharusnya menjamin asas jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan norma Pasal 139 dan Pasal 140 UU Pilkada serta merumuskan model rekonstruksi kewenangan Bawaslu yang sejalan dengan prinsip konstitusional dan kebutuhan pengawasan elektoral modern. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan kewenangan antara kedua rezim telah menciptakan subordinasi kelembagaan dan menghambat efektivitas penegakan pelanggaran administratif, sehingga diperlukan penegasan kewenangan adjudikatif Bawaslu disertai mekanisme eksekusi dan banding administratif yang terukur. Rekonstruksi kewenangan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas Pilkada serta mewujudkan sistem hukum pemilihan yang harmonis dan berkeadilan
Referensi
Ahmad, N., Zalvadhia, N. K., Alfira, S., & Rizanul, R. C. (2025). (Pdf) Kewenangan Bawaslu Dki Jakarta Dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang Pada Kampanye Pemilu 2024 Untuk Menjaga Integritas Demokrasi. Jurnal Iso Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, 5(1). Https://Doi.Org/10.53697/Iso.V5i1.2402
Anggraeniko, L. S., & Sutarno, S. (2022). Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1), 254–261. Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V5i1.46039
Anindyajati, T. (2023). Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Dalam Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Adhyasta Pemilu, 6(1), 28–37. Https://Doi.Org/10.55108/Jap.V6i1.177
Anwar, A. (2023). Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi. Penerbit Adab, 2023. Adab.
Arifatuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jurnal Usm Law Review, 7(1), 70–83.
Arifin, I. N. (2024). Peran Yurisprudensi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung. Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, 2(3), 68–75. Https://Doi.Org/10.59966/Yudhistira.V2i3.1674
Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang. Jurnal Hukum Legalita, 7(1).
Fajri, R. (2025). Kpu Hormati Putusan Mk Soal Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada. Metrotvnews.Com. Https://Www.Metrotvnews.Com/Read/N0bc9adl-Kpu-Hormati-Putusan-Mk-Soal-Bawaslu-Berwenang-Memutus-Pelanggaran-Administrasi-Pilkada
Firdaus, A. (2025). Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan Kpu Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Rio Law Jurnal, 6(1), 194–204.
Halim, M. ‘Afifi A., Amni, S. Z., & Maulana, M. (2023). Legal System In The Perspectives Of H.L.A Hart And Lawrence M. Friedman. Peradaban Journal Of Law And Society, 2(1), 51–61. Https://Doi.Org/10.59001/Pjls.V2i1.83
Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi Dan Bantuan Hukum: Tren Dan Inovasi Di Era Digital. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4.
Islami, S. R., & Wiraguna, S. A. (2025). Ketidakseimbangan Pembuktian Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum Dan Kepentingan Politik. Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, 2(2), 122–132. Https://Doi.Org/10.62383/Jembatan.V2i2.1614
Juhardin, J., & Ananda, A. I. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (Jimsh), 5(1), 55–65.
Khairullaili, Wahyudi, A., & Rifai, A. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Unizar Recht Journal (Urj), 2(1). Https://Doi.Org/10.36679/Urj.V2i1.49
Konstitusi, M. (2025). Pemilu Maupun Pilkada, Rekomendasi Bawaslu Harus Dimaknai Sebagai Putusan Yang Mengikat. Mahkamah Konstitusi Ri. Https://Mkri.Id/Berita/Pemilu-Maupun-Pilkada,-Rekomendasi-Bawaslu-Harus-Dimaknai-Sebagai-Putusan-Yang-Mengikat-23555
Liza, A., Sari, M., & Darliana, D. (2025). Safeguarding Constitutional Rights In Regional Elections: An Analysis Of Violation Handling By Bawaslu Bone In The 2024 Election | Constitutional Law Review. Jurnal Constitutional Law Review, 4(1). Https://Doi.Org/10.30863/Clr.V4i1.5913
Lumape, A., Mamesah, E. L., & Palilingan, T. N. (2023). Aspek Hukum Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badan-Badan Yang Berkompeten Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu. Lex Administratum, 13(1).
Maksimus, L., & Pattiasina, L. P. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu. Pattimura Legal Journal, 1(2). Https://Doi.Org/10.47268/Pela.V1i2.6332
Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 535–557. Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol24.Iss4.Art2
Niam, S., & Akbar, N. A. (2025). Putusan Mk: Rekomendasi Bawaslu Di Pemilu-Pilkada Adalah Keputusan Hukum Mengikat. Kompas.Com. Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/07/30/21121031/Putusan-Mk-Rekomendasi-Bawaslu-Di-Pemilu-Pilkada-Adalah-Keputusan-Hukum
Padilah, H., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. L. (2022). Kekuatan Mengikat Putusan Sidang Adjudikasi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Pada Tahapan Proses Pemilihan Umum. Jurnal Tana Mana, 3(2), 134–141.
Pitaloka, P. G., Hadi, R. M. F., Sembiring, N. D., Tampubolon, T. S., & Marsal, I. (2025). Peran Globalisasi Dalam Membentuk Dinamika Ekonomi Nasional: Perspektif Ekonomi Politik. Media Hukum Indonesia (Mhi), 3(3), 683–690. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.15669437
Rahmanto, F. (2025). Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(2), 440–458. Https://Doi.Org/10.36987/Jiad.V13i2.6319
Reininda, V. (2022). Memformulasikan Pembaruan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4(2). Https://Doi.Org/10.55108/Jbk.V4i2.210
Rosyid, R. (2025). Putusan Mk: Bawaslu Bisa Putus Pelanggaran Administrasi Pilkada. Lingkar News. Https://Lingkar.News/Politik/Putusan-Mk-Bawaslu-Bisa-Putus-Pelanggaran-Administrasi-Pilkada/
Rurugala, Y. P., Rompas, D. D., & Bawole, H. Y. A. (2022). Tinjauan Hukum Banding Administrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Lex Et Societatis, 10(4).
Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2021). A Review On Rawls Theory Of Justice. International Journal Of Law, Environment, And Natural Resources, 1(1), 29–36. Https://Doi.Org/10.51749/Injurlens.V1i1.7
Saputra, A. E. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi: The Role Of The Election Supervisory Agency In Maintaining Fairness And Transparency: A Review Of Administrative Law. Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita), 3(1), 11–21.
Saragih, G. M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 2(2). Https://Doi.Org/Doi.Org/10.30588/Jhcj.V2i2.1380
Septi Nur Wijayanti & Aulia Khansa Nabila. (2025). Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Terhadap Electoral Justice: Critical Note: Multi-Institutional Evaluation Of Election Dispute Resolution And Electoral Justice. Japhtn-Han, 4(1), 9–28. Https://Doi.Org/10.55292/Japhtnhan.V4i1.167
Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, Dkpp Dan Ptun Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum. Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude), 4(2), 325–332. Https://Doi.Org/10.37676/Mude.V4i2.8274
Supardi, D. A., & Faizal, H. D. N. (2024). Analisis Hukum Tindakan Dpr Dalam Mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada: Implikasi Dan Konsekuensi Hukum. Journal Of Studia Legalia, 5(02). Https://Studialegalia.Ub.Ac.Id/Index.Php/Studialegalia/Article/View/108
Supono, S. E. (2023). Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Kajian Terkait Penegakan Konstitusi Untuk Menemukan Konsep Yang Ideal Tentang Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Di Indonesia. Cv Andi Offset.
Supriadi, D. (2024). Tantangan Dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(5), 1829–1840. Https://Doi.Org/10.55681/Sentri.V2i5.917
Syah, R. S. (2024, November 27). Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum | Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum. Https://Ejournal.Indrainstitute.Id/Index.Php/Al-Dalil/Article/View/874
Syaputra. (2022). Urgensi Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Grondwet: Journal Of Constitutional Law And State Administrative Law, 1(1). Https://Ejournal.Grondwet.Id/Index.Php/Gr/Article/View/5
Tauda, G. A. (2024). Rasionalitas Pembentukan Norma Hukum Mengenai Pembatasan Atas Penggunaan Dan/Atau Pengkaitan Antara Program Pemerintah/Negara Dengan Kontestasi Elektoral. Knaphtn, 2.
Ulya, Z., Fuadi, F., & Putra, A. S. (2024). Independence Of The Honorary Board Of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/Puu-Xix/2021. Jurnal Usm Law Review, 7(2), 658–671. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V7i2.8353
Widaningrum, A., Nunuk, D. R., & Susanto, N. (2024). Widaningrum, Ambar, Nunuk Dwi Retnandari, And Nurhadi Susanto. Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi): Konsep & Penerapannya. Ugm Press, 2024. Ugm Press.
Widodo, H., & Prasetio, D. E. (2021). Penataan Penataan Kewenangan Kpu Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. Perspektif Hukum, 200–221. Https://Doi.Org/10.30649/Ph.V21i2.93
Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process Of Law Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 2(2), 52–63. Https://Doi.Org/10.62383/Progres.V2i2.1613
Yaqin, A. A. (2022). Constitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi. Sinar Grafika.
Yuhandra, E., Rifa’i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 1–18. Https://Doi.Org/10.26623/Jic.V8i1.3015
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Alfin Dwi Novemyanto
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0
