PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI TINJAU DARI TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MELALUI PROSES TENDER DI KABUPATE MANDAILING NATAL
DOI:
https://doi.org/10.25157/moderat.v11i4.5547Kata Kunci:
Good Governance, Transparansi, Pengadaan Barang dan Jasa, Tender, Pemerintah DaerahAbstrak
Good Governance merupakan aspek fundamental dalam membangun tata kelola pemerintah yang berorientasi pada prinsipprinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta responsivitas terhadap kepentingan public. Good Governance mencakup beberapa prinsip utama, antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Governance yang ditinjau dari aspek transparansi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tender pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya tingkat keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan tender, yang menyebabkan terjadinya kegagalan proyek, terbengkalainya pembangunan, serta gangguan pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi pustaka yang relevan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bagian Barang dan Jasa, Kepala Bidang Pembinaan dan Advokasi, staf pelaksana, dan perwakilan media local. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan publik agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
Referensi
Adrian Sutedi. 2014. "Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. " Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
Ambarwati ,2022. Metode Penelilitian Kualitatif .Pati : CV Al Qalam Media Lestari
Amin, Fadillah. 2016. Analogi Administraasi Publik dan Pembangunan, Malang: UB Press
Andrianto, Nico. 2007. "Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government." Banyu Media Publishing. Malang
Anggraini, Dina Dewi. 2023. Pen elitian Ilmu Kesehatan, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
Arsyad, H. Jawade Hafidz dan Dian Karisma. (2018). Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika
Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press
Handoko, T. H. (2017). Manajemen Operasi dan Pengadaan Barang/Jasa. Yogyakarta: BPFE
Karianga, H. (2017). Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Prenada Media
Kristianten. (2006). "Transparansi Anggaran Pemerintah." Jakarta: Rineka Cipta
Krina. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
Marbun, Rocky. 2010. “Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Jakarta: Visimedia
Pahleviannur dkk .2022 . Metode Penelitian Kualitatif.Sukoharjo:Pradina Pustaka
Jurnal/Tesis/Disertasi
Darmawan, S.A. (2022). Penetapan HPS E-Purchasing : Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar. Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ). Vol. 1 (2), pp. 130-138.
Handoko, A., & Wijayanto, R. (2022). Kendala Infrastruktur Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Teknologi dan Administrasi Publik, 15(2), 145-160
Harsono, B., Wahyudi, T., & Ramadhani, N. (2023). Dampak Good Governance terhadap Efektivitas
Lestari, P., & Andriani, F. (2020). Peningkatan Kompetensi SDM dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik. Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, 11(2), 102-120
Lenaini,Ika.2021.Teknik Pengambilan sampel purposive dan snowball sampling Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah 6 (1),33-39 .Doi : https:doi.org
Mashuri, Moch Ali. (2020). Analisis Transparansi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN Veteran Jatim, Vol. 6 (1), 13-22.
Muhtar, Tutang. 2015 "Implementasi Pengadaan Secara Elektronik E-Procurement di LPSE Sulawesi Tengah." Jurnal Infrastruktur, Volume 1, 44-52.
Jaya,Immanuel.2014. Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (dari paradigma Klasik Menuju Kontemporer).Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Dan Pemerintahan. (3) 1.hal 1-16 .Doi : https :// doi.org/10.37304/jispar.v3i1.371
Lestari, D.Y., Ishak & Didin. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 7 (1), 180-193. 81
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Yulanna Sari, Dara Aisyah

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan © 2023 by Program Studi Ilmu Pemerintahan is licensed under CC BY-SA 4.0

















