ANALISA KEBIJAKAN OTONOMI DESA DAN DESENTRALISASI FISKAL MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: Evaluasi, Implementatif Dan Implikasi Fiskal Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat

Abstrak

Desentralisasi merupakan distribusi kekuasaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahan dan administrasi publik, dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik dan pemerataan Pembangunan. Transfer ke Daerah (TKD) yaitu Dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah/Desa untuk dikelola oleh Daerah/Desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mendukung penyelenggaraan. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah dalam rangka mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan jaminan pengakuan terhadap eksistensi desa, Pemerintah Desa memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Penelitian ini ditulis berdasarkan perspektif yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisa laporan keuangan Desa, serta mempunyai tujuan mengetahui tolak ukur dalam keberhasilan pengelolaan APB Desa yang ditinjau dari undang-undang desa dan kebijakan fiskal.