UPAYA PEMERINTAH MENGELOLA TEKANAN PUBLIK: ANALISIS RESPON PEMERINTAH ATAS TUNTUTAN 17+8 PASCA DEMONSTRASI AGUSTUS 2025

Abstrak

Tekanan publik merupakan bagian inheren dari tata kelola demokrasi modern dan menjadi tantangan manajerial bagi institusi negara. Artikel ini menganalisis respons manajemen publik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap tuntutan 17+8 pasca demonstrasi besar Agustus 2025 di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen, yang mencakup dokumen tuntutan, pernyataan resmi pemerintah dan DPR, serta pemberitaan media nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons negara terbagi ke dalam tiga pola utama, yaitu respons komunikasi, respons kebijakan, dan respons koordinatif. Respons komunikasi mendominasi pada fase awal dan berfungsi menjaga stabilitas serta legitimasi, namun cenderung normatif dan defensif. Respons kebijakan bersifat selektif dan jangka pendek, lebih mencerminkan pengelolaan krisis dibanding reformasi struktural. Sementara itu, respons koordinatif masih bersifat ad hoc dan belum terinstitusionalisasi secara sistematis. Analisis dalam perspektif public responsiveness, accountability, dan policy management menunjukkan bahwa negara relatif responsif secara prosedural pada fase awal, namun belum optimal dalam mengintegrasikan tekanan publik ke dalam siklus manajemen kebijakan yang koheren dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian manajemen publik dengan memposisikan demonstrasi sebagai tantangan manajerial dalam tata kelola demokratis. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk merancang respons yang lebih terintegrasi, substantif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tekanan publik.