ANALISIS PROSES EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Abstrak

Eksistensi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan mandat konstitusi dengan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Fakta empiris menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, sinkronisasi sistem pemenuhan hak anak yang terintegrasi seringkali terhambat oleh kompleksitas birokrasi dan koordinasi lintas sektor. Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), masih ditemukan kekosongan analisis mengenai mekanisme evaluasi kebijakan yang dilakukan secara spesifik pada unit pemerintah pusat, khususnya KemenPPPA. Studi ini berupaya mengeksplorasi proses evaluasi kebijakan KLA melalui tinjauan indikator relevansi, dampak, efektivitas, efisiensi, dan ekonomi produktif di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Melalui metode kualitatif berbasis observasi lapangan dan wawancara mendalam pada unit Deputi Perlindungan Khusus Anak, penelitian ini menggali proses  dari verifikasi administrasi hingga verifikasi lapangan hybrid (VLH). Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas evaluasi KLA 2025 sangat bergantung pada integrasi data kuantitatif dan kualitatif terhadap 24 indikator dalam 5 klaster hak anak untuk menjamin akuntabilitas pemerintah daerah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi kritis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih adaptif dan komprehensif.