IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELANA) DI KOTA YOGYAKARTA

Authors

  • Agustina Rahmawati Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
  • Suryo Ediyono Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25157/moderat.v11i2.4825

Keywords:

Policy Implementation, Child Friendly Village, Yogyakarta

Abstract

This study examines the implementation of the Child-Friendly Village (DEKELANA) policy. The DEKELANA policy is one of the efforts to support the Ministry of Women and Child Protection's Program to realize a child-friendly city in the city of Yogyakarta. This is reinforced by Mayoral Regulation Number 71 of 2018 concerning Child-Friendly Villages. DEKELANA aims to increase awareness and concrete efforts from the village, community and business world in the area in an effort to realize village development that guarantees the fulfillment of children's rights, ensures that development takes into account the needs, aspirations, best interests of children and non-discrimination, and unites the potential and relations of human resources, natural resources, sources of funds, facilities and infrastructure, methods and technology in the village government, community participation and the business world in the village in an effort to fulfill children's rights. This study uses a qualitative descriptive method and uses Edward III implementation indicators which include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of the Child-Friendly Village Policy in the city of Yogyakarta still needs to be optimized. This can be seen from the ongoing inequality in information and understanding related to the DEKELANA program.

References

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Edward III, George C, 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Islamy. I. (2001). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Moh Ilham A Hamudy, “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar”, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri, Vol. 7 No. 2 (Mei 2015), hlm. 149.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, “Sekilas Tentang Kabupaten Kota Layak Anak”, http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4710

Pemerintah Walikota Yogyakarta. 2016. “Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak”. Hlm 6 1-26

Pemerintah Walikota Yogyakarta. “Keputusan Walikota Ygoayakarta Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kelurahan Layak Anak Tahun 2020”. Hlm 3 1-5

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”. Hlm 4 1-159

Pemerintah Republik Indonesia. 2005. “Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan”. Hlm 2 1-23

Pemerintah Republik Indonesia. 2002. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Hlm 4 1-44

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2022. “Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Periode Tahun 2022-2025

Tahjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. BandungWiryawan, R. A. (2023). Hak Warga Masyarakat terhadap Kebijakan Pemutusan Akses Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat yang Tidak Terdaftar. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(4), 681-704. doi:10.21143/jhp.vol53.no4.1533

Published

2025-05-30

How to Cite

Rahmawati, A., & Ediyono, S. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELANA) DI KOTA YOGYAKARTA. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 11(2), 579–601. https://doi.org/10.25157/moderat.v11i2.4825

Issue

Section

Articles